Antisipasi Bencana Alam Pada Pemilu 2024

- Senin, 5 Desember 2022 | 20:07 WIB
Ketua Persatuan Wartawan  Kab Pandeglang periode 2019-2022 (istimewa)
Ketua Persatuan Wartawan Kab Pandeglang periode 2019-2022 (istimewa)

 

Oleh : Iman Fathurohman
Ketua Persatuan Wartawan (PWI) Kab Pandeglang periode 2019-2022

Kabuapten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Banten. Seperti bencana alam Banjir, longsor, gempa bumi, Banjir bandang, tsunami bahkan erupsi anak gunung Krakatau. Dengan potensi bencana alam tersebut, sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi pada pemilu 2024 mendatang, agar tidak menggangu kelancaran pelaksanaannya nanti.

Sebab, ada beberapa hal dalam proses pemilu serentak yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu 2024 mendatang. Seperti, berpotensi terkena ekses serius akibat bencana alam, seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap), Kampanye, pemungutan suara, dan partisipasi pemilih.

Baca Juga: Dibayar Rp 3 juta, Warga Aceh Selundupkan Sabu Lewat Lubang Anus

Soalnya, bencana sering kali membawa dampak pada adanya sejumlah penduduk yang meninggal atau mengungsi. Kondisi ini salah satunya berdampak pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang tidak memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir, dan akurat. Untuk itu, dalam kondisi tersebut, KPU diwajibkan melakukan Coklit terbatas dan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti pemerintah daerah, terutama dengan BPBD dan Disdukcapil
untuk menghasilkan DPT yang clear.

Dalam pemilu nanti, yang sering menjadi sorotan dalam topik pembahasan tentang pemilu dan bencana alam adalah proses kampanye. Aktivitas kampanye di lahan eks korban bencana maupun di pengungsian sangat rawan dengan konflik dan pergesekan. Selain itu, kampanye di eks korban bencana disinyalir rawan politik uang.

Baca Juga: Erupsi Gunung semeru, 6 Desa Terdampak Awan Panas Guguran 'Wedus Gembel'

Sebab, ketika ditengah bencana pada umumnya masyarakat tengah menderita dan mengalami kesulitan ekonomi. Menjelang pemilu 2024, KPU tidak dapat menghentikan sementara tahapan kampanye di wilayah terdampak bencana. Untuk itu, penyelenggara Pemilu arus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik sebelum maupun saat pemungutan suara. Jika mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah pasal dan ayat mengatur ihwal kegiatan pemungutan suara ulang, penghitungan suara dan rekapitulasi suara ulang. Pada Pasal 372 misalnya ayat (1), pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Halaman:

Editor: Muhamad Agus Salim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mantapkan Bimtek PPS, KPU Gelar Rakor dengan PPK

Senin, 30 Januari 2023 | 19:47 WIB

Keunggulan Botol Minum Corkcicle dan Kisaran Harganya

Jumat, 27 Januari 2023 | 16:23 WIB

Terpopuler

X