• Minggu, 29 Januari 2023

Menanti Progres Pasca PPS

- Kamis, 29 September 2022 | 18:32 WIB
Dedi Kusnadi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Istimewa )
Dedi Kusnadi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Istimewa )

Baca Juga: Mengenal Neglang, Marketplace Lokal Pandeglang yang Siap Dorong UMKM Jualan Online

Sementara bila ada kelebihan pembayaran pajak, maka WP dapat meminta pengembalian atau memindahbukukan kelebihan tersebut ke jenis pajak lainnya.

Surat Teguran

Surat Teguran diterbitkan jika WP gagal melakukan repatriasi atau tidak menginvestasikan harta sesuai batas waktu yang ditentukan.

Baca Juga: Pandeglang Dapat Bantuan Gudang Beku Portable Senilai Rp 1,7 Miliar Lebih

Repatriasi harus dilakukan paling lambat pada 30 September 2022, dan harta hasil repatriasi harus berada di Indonesia paling singkat 5 tahun sejak terbitnya Surat Keterangan.

Sedangkan komitmen investasi harus dilakukan paling lambat pada 30 September 2023, dan tidak boleh dicairkan paling singkat 5 tahun sejak realisasi investasi.

Baca Juga: Dalam Tiga Bulan, Mitsubishi Fuso Peroleh 6.000 Lebih SPK

Untuk memantau komitmen tersebut, WP wajib membuat laporan secara elektronik ke DJP melalui laman pajak.go.id, selambat-lambatnya bersamaan dengan laporan SPT Tahunan PPh.

Untuk laporan tahun pertama, disampaikan selambat-lambatnya bersamaan dengan SPT Tahunan PPh 2022. Laporan tahun berikutnya mengikuti SPT Tahunan PPh 2023, dan seterusnya, sampai berakhirnya batas waktu repatriasi atau investasi.

Halaman:

Editor: Muhamad Agus Salim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Keunggulan Botol Minum Corkcicle dan Kisaran Harganya

Jumat, 27 Januari 2023 | 16:23 WIB

Terpopuler

X