Anggaran Perdin Membengkak, Mahasiswa Minta Pemkab Alihkan Ke BPJS Kesehatan

PANDEGLANGNEWS.CO.ID, - Puluhan mahasiswa  yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang melakukan demonstrasi jilid II di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Jumat 18 Februari 2022.

Dalam aksinya, massa aksi menyoroti perihal besarnya anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan banyaknya peserta BPJS kesehatan yang tidak aktif.

Baca Juga: Relawan Jokowi Minta Kemendagri Turun Tangan Atasi Kisruh Sekda Banten

IMM Pandeglang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera merefocusing anggaran perjalanan dinas tahun 2022, yang besaran nilainya mencapai Rp 93,06 miliar ke BPJS Kesehatan.

Ketua umum PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana menilai bahwa, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di
Provinsi Banten menempati peringkat pertama.

Baca Juga: Kejar Target, Meski Belajar di Rumah, Vaksinasi Anak Terus Digenjot

Sehingga memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, ditambah persoalan pandemi covid-19 yang masih belum terentaskan menyebabkan angka kemiskinan
meningkat di Kabupaten Pandeglang.

Disisi lain ditengah angka kemiskinan yang tinggi, masyarakat juga membutuhkan peran aktif dari Pemkab Pandeglang dalam memperoleh Jaminan Kesehatan.

Baca Juga: Maman Resmi Jadi Ketua Kwartir Kota Cilegon

"Mengingat banyaknya BPJS PBI yang non aktif hingga mencapai 88.482 Per November 2021 ditengah Pandemi Covid-19 yang belum usai dan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten.," tuturnya.

"IMM kabupaten Pandeglang menilai kebijakan Pemerintah seperti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum prolater, itu tercermin dari besarnya anggaran perjalanan Dinas yang mencapai angka Rp 93.06 miliar," sambungnya.

Di tengah banyaknya persoalan BPJS PBI untuk masyarakat miskin yang non aktif hingga mencapai 88 ribu lebih.

Baca Juga: Muamalat Institute Sinergi dengan UNISMA Bangun SDM Indonesia.

Kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan kaum elit pemerintah, tanpa mempertimbangkan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dari Pemerintah ditengah Pandemi.

Hal ini senada dikatakan Fahrudin selaku Kordinator Lapangan (korlap) IMM Pandeglang. Dalam orasinya mengatakan, banyaknya persoalan di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah menetapkan Anggaran Perjalanan Dinas yang sangat fantastis dan dinilai pemborosan.

Baca Juga: Kelompok Tani Desa Ciinjuk Panen Jagung Manis, dengan Hasil yang Memuaskan

"Ditengah banyaknya persoalan di kabupaten Pandeglang, Pemerintah menetapkan Anggaran Perjalanan Dinas yang sangat fantastis hingga mencapai 93,06 M," ungkapnya.