Diminta Relokasi Rumah Warga di Pesisir Pantai, Bupati Irna: Kami Butuh Bantuan Penuh Pemerintah Pusat

PANDEGLANGNEWS.CO.ID, - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera merelokasi rumah warga di pesisir pantai dan masuk kedalam wilayah zona merah. 

Hal tersebut di ungkapkan Ma'ruf Amin saatbmengunjungi korban gempa bumi Banten tepatnya di Kampung Cibeulah Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, Kemarin. 

Baca Juga: Arteria Dahlan Kembali Bikin Gaduh, Kali Ini Terkait Ke 5 Mobilnya Ber Nopol Sama Yang 'dititip' di Parkiran G

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah saat ini sedang memikirkan solusi terbaik bagi masyarakat.

“Sebab disini termasuk jalur rawan gempa atau zona merah," kata Wapres. 

Baca Juga: Akibat Rem Blong, 18 Orang Tewas dan 16 lainnya Luka-Luka Akibat Di Hantam Truk Tronton

Menurutnya, solusi terbaik bagi masyarakat dalam meminimalisir bencana, baik gempa bumi maupun tsunami adalah relokasi.

"Bila mana ini dilakukan tentu saja masyarakat disini merasa lebih aman dan tidak merasa khawatir yang berkepanjangan," ucapnya. 

Baca Juga: Tahukah Kamu, Apa Hukum Membawa Pulang Sandal di Masjid Menurut Ulama?

Penanganan sementara saat ini, kata Wapres, Pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan dan telah menyiapkan tenda-tenda sementara di masing-masing rumah yang terdampak gempa bumi Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyambut baik kehadiran Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin ke Kabupaten Pandeglang. 

Baca Juga: Terungkap Sosok Miss Kay Yang Mirip Nagita Slavina Dalam Video Syur 61 Detik, Ternyata Seorang Streamer

“Kami menyambut baik rencana Pemerintah Pusat terkait relokasi rumah warga di pesisir pantai dan masuk kedalam wilayah zona merah" katanya.

"Ini bukti keseriusan Pemerintah Pusat yang sangat intens dalam penanganan dan mitigasi bencana di Kabupaten Pandeglang demi keselamatan warganya, untuk rencana relokasi ini tentu saja kami membutuhkan bantuan penuh dari Pemerintah Pusat,“ pungkasnya. ***